Fraksi-Fraksi DPRD Menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan

ROMI
Share :
fraksifraksi-dprd-menyampaikan-pandangan-umum-terhadap-nota-keuangan

Setelah melalui berbagai tahapan yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD, mulai dari tahapan penyerahan KUA PPAS APBD Perubahan oleh Bupati bersama DPRD sampai tingkat pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) dan membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di tingkat komisi, kemudian MoU antara Pemerintah dan DPRD yang dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan Oleh Bupati bersama DPRD.

DPRD Bengkalis melanjutkan Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato Bupati tentang penyampaian Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis pada malam ini, Rabu tanggal (21/08/2019). Rapat Paripurna di Pimpin Wakil Ketua Kaderismanto bersama Bupati Bengkalis yang di wakili Sekretaris Daerah H. Bustami HY dan anggota DPRD.

Berbagai pandangan dan tanggapan yang disampaikan anggota Fraksi fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2019 Oleh Bupati Bengkalis.

Dari Fraksi Partai Amanat Nasional di wakili oleh juru bicara Syaiful Ardi mengingatkan kepada pihak Eksekutif agar secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada demi mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan menghimbau kepada semua pihak agar sebaik dan se-selektif mungkin memproyeksikan pendapatan daerah dari sektor perimbangan.

Kemudian, dari Fraksi Golkar oleh juru bicara Mus Mulyadi mendukung terhadap KUPA yang telah disampaikan lebih difokuskan untuk belanja pegawai khususnya gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dana kelurahan, dana desa, pemenuhan terhadap kekurangan dana Pilkades serta kekurangan dana ADD tahun 2018, alokasi P3ID, alokasi terhadap beban kerja, alokasi P3K, serta iuran daerah penghasil migas untuk dapat dianggarkan sepenuhnya.

Abi Bahrun mewakili Fraksi PKS “Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar melaksanakan program-program yang telah tertuang dalam visi misi pembangunan yang tertuang di dalam pendekatan gerbang prioritas pembangunan.

Febriza Luwu sebagai juru bicara dari Fraksi PDI Perjuangan Menyampaikan terkait melaksanakan dan mengelola APBD tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proposional, opyektif dan transparan dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. fraksi PDI Perjuangan membirkan masukan agar pemerintah dapat mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan baik jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat di proritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan.   

Selanjutnya, Partai Demokrat melalui dr. Morison Bationg Sihite mengharapkan Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran secara maksimal, tujuannya adalah agar masyarakat merasakan manfaat dari hadirnya pemerintah dan dapat memaksimalkan sumber potensi yang ada di sisa waktu sampai dengan Desember 2019.

Partai Gerindra Garuda Yaksa Zamzami Harun dalam penyampaiannya kepada Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran haruslah mengedepankan efesiensi, akuntanbilitas, transparansi dan mengurangi perbelanjaan yang bersifat seremonial lebih mengedepankan kepentingan masyarakat umum terkait pelayanan yang berdampak besar untuk masyarakat Kabupaten yang kita cintai ini.

Dan terakhir dari fraksi Gabungan Negeri Junjungan Firman mengapresiasi perpaduan langkah dan koordinasi yang baik dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, Tim Anggaran Pemerintah Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis dan khususnya Bupati yang telah berkoordinasi secara baik menyelenggarakan Pemerintah Daerah guna menopang kesinambungan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Bengkalis.

“terkait penambahan pendapatan daerah sangat diperlukan kajian potensi pajak dan retribusi daerah untuk menghitung potensi pajak, estimasi kebocoran pendapatan daerah dan strategi penggalian pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang lebih maksimal”, Tutur Firman.

Setelah penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi tersebut Pimpinan Rapat Kaderismanto kemudian menutup rapat Paripurna dan menyampaikan bahwa Paripurna akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Ranperda APBD Perubahan TA 2019.(inf/romi) 


Berita Terkait

Share:
Komentar Via Facebok :